KEBUMEN, (PRLM).- Ratusan desa di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, terancam tidak mendapat alokasi dana desa (ADD) pada 2010. Karena pemerintahan desa enggan memberikan laporan pertangggungan jawab bantuan dana yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarat Desa Kebumen, Alfiah Anggraeni, mengaku masalah pertanggungjawaban penggunaan keuangan pemerintahan desa di Kebumen, memprihatinkan. Dia mencontohkan, anggaran sebesar Rp 37,755 miliar untuk program ADD dari APBD pada 2009 yang diisalurkan untuk 449 desa. Masing-masing desa menerima dana ADD berkisar antara Rp 60 juta hingga Rp 90 juta.
Akan tetapi baru separuh desa yang menyampaikan laporan pertanggung-jawaban. ''Sebanyak 220 pemerintah desa belum menyerahkan laporan pertanggung-jawaban keuangan termin II, bahkan 3 desa bisa dikatakan ngemplang memberikan pelaporan pembangunan termin I,'' terang Alfiah, Selasa (11/5).
Desa juga menerima bantuan percepatan pembangunan dari Pemprov Jateng Rp 2,245 miliar, dana bagi hasil pajak dan retribusi desa sebesar Rp 898 juta, dan program Pemugaran Perumahan Masyarakat Miskin sebesar Rp 2 miliar.
Pemkab Kebumen, Pemprov Jateng serta Pemerintah Pusat juga telah menggelontorkan anggaran bantuan ke desa sebesar Rp 100 miliar per tahun. Ditambah dengan dana untuk program bantuan percepatan pembangunan dari Pemprov Jateng Rp 2,245 miliar, dana bagi hasil pajak dan retribusi desa sebesar Rp 898 juta, dan program Pemugaran Perumahan Masyarakat Miskin sebesar Rp 2 miliar.
"Sementara dana yang belum dipertanggungjawabkan penggunaaannya secara keseluruhan mencapai sekitar Rp 12 miliar. Dana terbesar yang belum ada pertanggung jawabannya adalah dari program ADD yang mencapai Rp 10,535 miliar," paparnya.
Olah karenanya, pemerintah desa yang tidak memberikan laporan akan dikenai sanksi, bantuan untuk termin ke dua tidak akan diberikan jika tidak melaporkan pertanggungan jawab termin pertama. Penyaluran dana ADD di Kebuman pencairannya dalam dua termin. (A-99/das/http://www.pikiran-rakyat.com)
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarat Desa Kebumen, Alfiah Anggraeni, mengaku masalah pertanggungjawaban penggunaan keuangan pemerintahan desa di Kebumen, memprihatinkan. Dia mencontohkan, anggaran sebesar Rp 37,755 miliar untuk program ADD dari APBD pada 2009 yang diisalurkan untuk 449 desa. Masing-masing desa menerima dana ADD berkisar antara Rp 60 juta hingga Rp 90 juta.
Akan tetapi baru separuh desa yang menyampaikan laporan pertanggung-jawaban. ''Sebanyak 220 pemerintah desa belum menyerahkan laporan pertanggung-jawaban keuangan termin II, bahkan 3 desa bisa dikatakan ngemplang memberikan pelaporan pembangunan termin I,'' terang Alfiah, Selasa (11/5).
Desa juga menerima bantuan percepatan pembangunan dari Pemprov Jateng Rp 2,245 miliar, dana bagi hasil pajak dan retribusi desa sebesar Rp 898 juta, dan program Pemugaran Perumahan Masyarakat Miskin sebesar Rp 2 miliar.
Pemkab Kebumen, Pemprov Jateng serta Pemerintah Pusat juga telah menggelontorkan anggaran bantuan ke desa sebesar Rp 100 miliar per tahun. Ditambah dengan dana untuk program bantuan percepatan pembangunan dari Pemprov Jateng Rp 2,245 miliar, dana bagi hasil pajak dan retribusi desa sebesar Rp 898 juta, dan program Pemugaran Perumahan Masyarakat Miskin sebesar Rp 2 miliar.
"Sementara dana yang belum dipertanggungjawabkan penggunaaannya secara keseluruhan mencapai sekitar Rp 12 miliar. Dana terbesar yang belum ada pertanggung jawabannya adalah dari program ADD yang mencapai Rp 10,535 miliar," paparnya.
Olah karenanya, pemerintah desa yang tidak memberikan laporan akan dikenai sanksi, bantuan untuk termin ke dua tidak akan diberikan jika tidak melaporkan pertanggungan jawab termin pertama. Penyaluran dana ADD di Kebuman pencairannya dalam dua termin. (A-99/das/http://www.pikiran-rakyat.com)
0 komentar:
Posting Komentar