JAKARTA– DPR mendesak Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono untuk menindak pihak yang menjadi pemicu insiden bentrokan antara anggota TNI dan warga di Kebumen, Jawa Tengah.
”DPR sangat menyesalkan dan meminta Panglima TNI menindak siapa pun yang bertanggung jawab terhadap peristiwa ini,”kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung di Gedung DPR Jakarta kemarin. Oleh karena itu, Pramono menegaskan agar komisi terkait meminta klarifikasi langsung Panglima TNI guna mengetahui ihwal peristiwa ini.
Menurut dia, TNI semestinya membuka ruang dialog dengan warga.Penggunaan kekerasan yang dilakukan TNI dinilai tidak bisa menyelesaikan masalah. “Saya melihat dalam konteks ini, TNI terlalu terburu- buru,”katanya. Peristiwa bentrokan soal sengketa lahan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya Badan Pertanahan Nasional (BPN). Selama ini badan tersebut tidak memberikan ketegasan dalam persoalan-persoalan menyangkut hal seperti itu. “Harus ada peraturan khusus yang mengatur sarana dan prasarana yang dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan harus ada instansi yang bertanggung jawab,” ungkapnya. Ketua MPR Taufiq Kiemas mengharapkan peristiwa bentrokan TNI dan warga di Kebumen tidak terulang di kemudian hari.
“Kalau bisa, ini terakhir kali.Jangan terjadi lagi,” ujarnya. Dia mengatakan, peristiwa ini akan merugikan semua pihak, baik warga maupun pihak TNI. “Harus diselesaikan sebaik mungkin,”tegasnya. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Eris Herryanto meminta permasalahan tanah yang melibatkan TNI dengan warga,termasuk di Kebumen, diselesaikan melalui jalur hukum. Dia berjanji akan menyerahkan tanah sengketa itu jika TNI kalah. Selama ini, banyak kasus sengketa tanah antara TNI dengan warga telah masuk dalam ranah hukum. Beberapa di antaranya dimenangi TNI, sebagian lainnya oleh warga. “Tanah akan diserahkan ke warga kalau TNI yang kalah,” tegasnya di Jakarta kemarin.
Menurut dia,TNI tidak pernah mengambil tanah di perkotaan. Bahkan, ada yang dulunya merupakan hutan. Namun, lambat laun orang-orang ikut berdatangan dan tinggal di sana.Padahal,pihaknya memiliki kewajiban mempertahankan aset-aset yang dipercayakan ke TNI. Sementara kemampuan mempertahankan tersebut terbatas. “Dari segi de jure, kita terkendala anggaran untuk penyertifikatan tanah. Dari segi de facto,kita tidak mungkin melakukan pemagaran dan pengawasan karena orang kita kurang,” urainya. Sejak 2008,kata Eris,pihaknya telah bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional untuk membentuk tiga tim berkaitan dengan masalah tanah TNI, yakni tim menyangkut penyertifikatan tanah, menyangkut tanah sengketa, dan tanah yang sifatnya strategis.
Bahkan, di DPR juga ada panitia kerja tentang pertanahan dan perumahan. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigadir Jenderal TNI Wiryantoro sebelumnya mengungkapkan, saat ini banyak medan pelatihan TNI yang tidak memiliki batas yang jelas dengan permukiman warga sehingga memengaruhi timbulnya konflik antara TNI dengan warga. Wiryantoro menerangkan, sebagai lahan pelatihan militer, memang ada aturan mengenai jarak aman antara lokasi lahan dengan permukiman. “Tapi ini perlu didalami lagi, siapa yang lebih duluan di sana. Banyak medan pelatihan kita yang tidak dibatasi sehingga lama-lama warga mulai masuk ke sana,” ungkapnya.
Sementara Wakil Ketua Komnas HAM Joseph Adi Prasetyo menyebutkan, sering kali negara menyatakan terhadap suatu lahan bahwa tanah itu dikuasai negara.“Pertanyaannya sejak kapan? Sejak sebelum merdeka, rakyat yang menguasai tanah,bahkan saat itu Belanda menyewa. Rakyat ada lebih dulu dari negara,”bebernya. Bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat juga tidak bisa serta-merta dijadikan patokan. Sebab, sertifikat sifatnya hanya sepihak.Bahkan,sering kali ditemukan untuk satu tanah terdapat beberapa sertifikat. ● adam prawira /fefy dwi h
Sumber:http://www.seputar-indonesia.com
0 komentar:
Posting Komentar