KEBUMEN - Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kebumen putaran kedua yang diajukan oleh pasangan calon nomer urut 2, KH M Nashiruddin AMProbo Indartono (Nashpro) akan diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (9/7), pukul 14.00 Wib. Kepastian akan dibacakan putusan tersebut setelah KPU Kebumen mendapat panggilan sidang di MK di Jakarta.
"Dua hari yang lalu KPU mendapat surat panggilan sidang di MK. Surat tersebut ditanda tangani oleh Panitera Mahkamah Konstitusi Zainal Arifin Hoesein," kata Teguh, Kamis (8/7).
Terkait putusan MK nanti, Teguh meminta semua pihak untuk dapat menghormati apapun isi keputusan itu, karena sesuai ketentuan yang ada, putusan MK ini bersifat final dan mengikat, artinya sudah tidak terbuka upaya hukum lain, dan para pihak harus melaksanakan isi putusan tersebut. "Kami sangat mengharapkan dua pasangan calon dan pendukungnya bisa legawa dengan apa yang nantinya akan diputuskan MK," harapnya.
Ia mengatakan, potensi putusan yang akan diucapkan hakim cuma dikabulkan atau ditolak, sedangkan yang tidak diterima cukup kecil peluangnya, hal ini karena terkait dengan subyek in persona dan waktu pengajuan keberatan yang memenuhi persyaratan. "Jika memang nantinya permohonan pengulangan Pilkada di seluruh Kabupaten Kebumen seperti yang dicantumkan dalam permintaan atau petitum dikabulkan, tentunya kita harus juga melaksanakannya, " katanya.
Oleh karena itu, kata dia, KPU Kabupaten Kebumen akan secepatnya melakukan koordinasi baik dengan DPRD, Bupati Kebumen dan KPU Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dilakukan karena untuk menyusun kembali tahapan dan pembiayaan yang cukup besar karena untuk melaksanakan Pemilukada putaran kedua mencapai Rp 6,5 miliar.
"Namun jika nanti putusannya petitum pemohon ditolak, maka KPU Kabupaten Kebumen akan segera melakukan penetapan calon terpilih, dan bila perlu pada hari itu juga," tandasnya. Kt6-skh
Sumber : http://www.wawasandigital.com
"Dua hari yang lalu KPU mendapat surat panggilan sidang di MK. Surat tersebut ditanda tangani oleh Panitera Mahkamah Konstitusi Zainal Arifin Hoesein," kata Teguh, Kamis (8/7).
Terkait putusan MK nanti, Teguh meminta semua pihak untuk dapat menghormati apapun isi keputusan itu, karena sesuai ketentuan yang ada, putusan MK ini bersifat final dan mengikat, artinya sudah tidak terbuka upaya hukum lain, dan para pihak harus melaksanakan isi putusan tersebut. "Kami sangat mengharapkan dua pasangan calon dan pendukungnya bisa legawa dengan apa yang nantinya akan diputuskan MK," harapnya.
Ia mengatakan, potensi putusan yang akan diucapkan hakim cuma dikabulkan atau ditolak, sedangkan yang tidak diterima cukup kecil peluangnya, hal ini karena terkait dengan subyek in persona dan waktu pengajuan keberatan yang memenuhi persyaratan. "Jika memang nantinya permohonan pengulangan Pilkada di seluruh Kabupaten Kebumen seperti yang dicantumkan dalam permintaan atau petitum dikabulkan, tentunya kita harus juga melaksanakannya, " katanya.
Oleh karena itu, kata dia, KPU Kabupaten Kebumen akan secepatnya melakukan koordinasi baik dengan DPRD, Bupati Kebumen dan KPU Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dilakukan karena untuk menyusun kembali tahapan dan pembiayaan yang cukup besar karena untuk melaksanakan Pemilukada putaran kedua mencapai Rp 6,5 miliar.
"Namun jika nanti putusannya petitum pemohon ditolak, maka KPU Kabupaten Kebumen akan segera melakukan penetapan calon terpilih, dan bila perlu pada hari itu juga," tandasnya. Kt6-skh
Sumber : http://www.wawasandigital.com
0 komentar:
Posting Komentar